Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monitis dan pandangan dualistis. Pandangan monitis cenderung tidak memisahkan criminal act dan criminal responsibility sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara criminal act dan criminal responsibility. Criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana. Criminal responsibility adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya.

Permasalahan narkotika tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kesehatan, khususnya penanggulangan penyakit HIV dan AIDS, melihat permasalahan tersebut MPR RI pada sidang umum tahun 2002 melalui ketetapan MPR No.VI/MPR/2002, tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada sidang tahunan MPR RI UU No. 22 tahun 1977 dan UU No. 5 tahun 1977. Akan tetapi dalam perubahannya masih ada tarik menarik antara pendekatan kesehatan dengan pendekatan kriminal, sehingga menarik untuk melihat kedudukan hukum pengguna narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pidana pengguna narkotika dengan  delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana ancaman hukumannya menjadi lebih 5 tahun penjara dan dibeberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara. Sehingga berdasarkan pasal 21 ayat(4) huruf A KUHP pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun, mka berdasarkan pasal 29 KUHP masa tahunan dapat ditambahkan sampai 60 hari. Selain terancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan sebagai ketentuan pemidanaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan penjara karena ada batas minimal pemidanaan dalam delik tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana telah banyak dilakukan oleh aparat hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diterapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika. Tapi kenyataannya justru semakin intensif narkotika tersebut. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya pengguna obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian Jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional.

Selain itu, dengan berbagai ancaman atapun hukuman, pengguna narkotika juga adalah warga negara dimana haknya dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika dalam proses hukum. Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pengguna narkotika harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa.

Berdasarkan pasal 54 hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 hal, yakni: (1) Takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3)takut karena malu berbuat jahat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *